women and politics

PKB sebagai sebuah partai politik yang dilahirkan oleh PBNU mempunyai kiat-kiat yang selama ini diambil dalam hal perekrutan anggota  melalui  kaderisasi lewat jenjang struktural partai, mulai dari pusat sampai tingkat ranting, disamping itu kerja kaderisasi juga dilakukan lewat jalur kultural, bentuknya seperti, penggajian, majlis taklim, event sosial sebagai  contoh adalah bantuan  korban bencana alam. Kedua melalui kerja-kerja advokasi atau pendampingan, kerja-kerja ini meliputi; kerja-kerja insidental, pelatihan life skill, trauma hilling, olah raga. Ketiga Advokasi kebijakan Publik, kebijakan-kebijakan parlemen yang pro masyarakat.

Cara-cara yang lain yang dilakukan PKB dalam meningkatkan jumlah pemilih adalah  dengan pencitraan partai lewat jalur media cetak maupun elektronik, pendidikan politik untuk pemilih pemula, santri dan kelompok minoritas, dan kerjasama dengan kelompok-kelompok steak holder strategis seperti LSM, ORMAS, OKP, dll

Selain hal tersebut diatas, PKB bisa memberikan fasilitasi-fasilitasi seperti, membuat pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan kinerja organisasi dan sumber daya organisasiSelanjutnya yang bisa dilakukan anggota sebagai individu partai dalam mengembangkan citra PKB dalam mempromosikan PKB adalah, membuat Blog yang berisi tentang PKB sebagai media komunikasi politik dengan konstituen dan masyarakat secara umum, mensosialisasikan kinerja partai pada masyarakat, memberikan wacana kepada masyarakat tentang ide-ide dasar atau konsep PKB dalam rangka turut serta membangun bangsa. 

About Women and Politics, merupakan sebuah ruang diskusi berbagai wacana dan pengalaman tentang perempuan dan politik, terimakasih banget jika anda terlibat aktif dalam blog ini  

Implementasi regulasi akselerasi pemberdayaan perempuan di bidang politik dengan strategi kuota 30 % sebagaimana yang diamanatkan dalam UU RI nomor 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1, masih menemui sejumlah hambatan yang  cukup pelik. hal ini tercermin pada potret keterwakilan perempuan di legislatif DPRD Propinsi Jawa Tengah yang hanya 15 %. Realitas ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 1999 yang hanya mencapai 5 %. Hambatan yang muncul ternyata tidak hanya secara internal dari politisi perempuan seperti kualitas SDM dan Pengalaman sebagai politisi, tapi juga dari faktor eksternal seperti budaya patriarkhi yang berimplikasi pada rendahnya kuantitas perempuan yang ada di ranah politik. hal ini tercermin pada minimnya jumlah politisi perempuan yang masuk pada elit parpol di setiap tingkatan. Realitas potret keterwakilan perempuan di DPRD Jateng juga tidak jauh dari kondisi diatas. … continue reading this entry.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!