women and politics

Implementasi regulasi akselerasi pemberdayaan perempuan di bidang politik dengan strategi kuota 30 % sebagaimana yang diamanatkan dalam UU RI nomor 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1, masih menemui sejumlah hambatan yang  cukup pelik. hal ini tercermin pada potret keterwakilan perempuan di legislatif DPRD Propinsi Jawa Tengah yang hanya 15 %. Realitas ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 1999 yang hanya mencapai 5 %. Hambatan yang muncul ternyata tidak hanya secara internal dari politisi perempuan seperti kualitas SDM dan Pengalaman sebagai politisi, tapi juga dari faktor eksternal seperti budaya patriarkhi yang berimplikasi pada rendahnya kuantitas perempuan yang ada di ranah politik. hal ini tercermin pada minimnya jumlah politisi perempuan yang masuk pada elit parpol di setiap tingkatan. Realitas potret keterwakilan perempuan di DPRD Jateng juga tidak jauh dari kondisi diatas. … continue reading this entry.